Secara formal, mereka adalah representasi rakyat yang dipilih melalui pemilihan langsung, bebas, dan rahasia. Ini adalah sistem demokrasi yang kita sepakati bersama, memberikan peluang bagi calon-calon independen yang ingin berjuang tanpa bayang-bayang partai. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa banyak kepala daerah tetap datang dari partai politik besar, dengan syarat yang berat bagi calon independen untuk maju.
Saat mereka dilantik, sumpah jabatan yang diucapkan menegaskan dedikasi mereka terhadap bangsa, nusa, dan undang-undang. Tidak ada satu kata pun yang menyebutkan mereka harus berbakti kepada partai yang mencalonkan mereka. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya tarikan kuat dari partai politik yang tetap ingin mempertahankan kontrol atas pejabat yang mereka dukung. Instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan, yang meminta kepala daerah dari partainya untuk absen dari retret, memperlihatkan bagaimana loyalitas partai bisa mempengaruhi komitmen kepala daerah terhadap tugas-tugas yang seharusnya mereka jalani.
Meskipun acara pembekalan seminggu di Magelang terlihat bermanfaat untuk memperkuat karakter dan disiplin para pemimpin, ada pertanyaan lain yang muncul: apakah benar bentuk pembekalan ini harus beraroma kemiliteran? Di balik baju loreng yang dipakai selama retret, kita harus bertanya lagi, apakah ini cara terbaik untuk mempersiapkan kepala daerah dalam melayani masyarakat yang majemuk dan penuh tantangan?
Ada pelajaran dari masa lalu yang bisa kita renungkan. Pada era terdahulu, seorang pemimpin desa dipilih berdasarkan kearifan lokal, dengan syarat setelah terpilih, dia harus meninggalkan posisinya dalam kelompok sosial atau soroh yang mengajukan namanya. Prinsip ini relevan dengan situasi saat ini. Jika kepala daerah dan bahkan presiden bisa melepaskan jabatan partainya setelah terpilih, mereka akan lebih fokus mengabdi kepada rakyat, bukan kepada partai politik yang bisa mempengaruhi keputusan mereka. Hal ini juga bisa menghilangkan dilema bagi kepala daerah yang sering kali berada di bawah tekanan partai, seperti yang dialami banyak bupati dan wali kota di Bali.
Namun, teladan ini harus dimulai dari tingkat tertinggi. Saat ini, Presiden Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, dan dalam waktu singkat setelah 100 hari bekerja, partainya sudah mengusulkan Prabowo sebagai calon presiden untuk periode 2029-2034. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah benar seorang pemimpin yang masih memegang kendali partai politik bisa benar-benar bekerja untuk semua rakyat?
Masyarakat Indonesia, jika ditanya secara jujur, mungkin akan ragu. Betapapun seringnya seorang pemimpin berbicara bahwa dia berpihak kepada rakyat, masyarakat akan tetap bertanya: rakyat yang mana? Rakyat partai, rakyat daerah tertentu, atau rakyat secara keseluruhan?
Kita sering terjebak dalam dinamika politik yang tak berujung. Saat urusan rakyat seperti harga bahan bakar atau pendidikan justru terpinggirkan, agenda politik partai dan perebutan kekuasaan terus berlanjut. Padahal, pemimpin seharusnya kembali fokus pada kebutuhan nyata rakyat, bukan sibuk memikirkan pemilu berikutnya.