Pembentukan Danantara dilakukan setelah revisi ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025. Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Danantara akan mengelola dana ribuan triliun dari sejumlah BUMN besar di Indonesia.
“Kami bersiap untuk meluncurkan Danantara Indonesia, lembaga dana investasi negara kami yang baru, yang menurut evaluasi awal memiliki aset pengelolaan melampaui 900 miliar dollar AS,” ujar Prabowo dalam acara World Government Summits yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis (13/2/2025).
Aset BUMN yang Dikelola Danantara
Setidaknya, tujuh BUMN besar Tanah Air akan menjadi bagian dari Danantara. Selain BUMN, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) juga turut bergabung. Dengan demikian, total aset yang dikelola Danantara akan mencapai sekitar Rp 14.670 triliun atau 900 miliar dollar AS.
Berikut daftar tujuh BUMN yang asetnya akan dikelola oleh Danantara:
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)
- PT PLN (Persero)
- PT Pertamina (Persero)
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)
- PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
- Mining Industry Indonesia (MIND ID)
Pada tahap awal, investasi yang disiapkan mencapai 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 326 triliun, bersumber dari efisiensi anggaran APBN.
Danantara, Mengadopsi Model Temasek
Danantara diharapkan mampu mengoptimalkan kekayaan negara dan menyalurkannya untuk kepentingan jangka panjang masyarakat. Menurut rencana, model pengelolaan Danantara akan mengacu pada Temasek Holdings Limited milik Singapura, namun dengan cakupan yang lebih luas.
Lembaga ini dibentuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkualitas, setidaknya dalam lima tahun ke depan. Harapan besarnya adalah tercapainya kesejahteraan nasional melalui pengelolaan aset negara yang lebih baik.
Struktur Pengawas Danantara
Menurut RUU BUMN yang baru, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara setelah resmi dibentuk. Anggota Dewan Pengawas akan berasal dari kalangan pejabat negara, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden, dan akan menjabat selama lima tahun, dengan kemungkinan perpanjangan satu kali masa jabatan.
Peluncuran ini menjadi momentum penting dalam perjalanan ekonomi Indonesia, khususnya dalam pengelolaan aset negara.