Jakarta – Di tengah langkah penghematan besar-besaran yang diinstruksikan dalam APBN 2025, salah satu pos anggaran yang dipangkas adalah biaya perjalanan dinas luar negeri. Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan target penghematan anggaran mencapai Rp 306 triliun.
Presiden Prabowo menekankan kepada para menteri dan pegawai pemerintah bahwa perjalanan dinas ke luar negeri akan diperketat hingga lima tahun ke depan. Dalam sambutannya pada Kongres ke-XVIII Muslimat NU yang disiarkan secara virtual, Prabowo menegaskan bahwa perjalanan ke luar negeri sebisa mungkin harus diminimalkan.
“Nggak usah ke luar negeri, lima tahun nggak usah ke luar negeri kalau perlu,” ujar Prabowo, Senin (10/2/2025).
Namun, Prabowo masih memberikan pengecualian untuk beberapa tugas dinas yang sangat penting. Misalnya, tugas yang mendesak atas nama negara atau studi yang perlu dilakukan untuk kepentingan nasional.
“Yang perlu ke luar negeri hanya yang tugas. Tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh,” lanjutnya.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo juga mengingatkan agar tidak ada dinas luar negeri yang dibuat-buat dengan tujuan untuk sekadar jalan-jalan. Ia meminta agar para pejabat dan pegawai yang ingin berlibur ke luar negeri menggunakan biaya pribadi.
“Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri,” tegasnya.
Meski begitu, Prabowo sendiri telah beberapa kali melakukan perjalanan luar negeri sejak menjabat. Menurutnya, tugas yang dilakukannya ke luar negeri merupakan undangan resmi yang penting, di mana ia hadir untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.
“Loh, Presiden Prabowo sering ke luar negeri? Saya diundang sebagai kepala negara dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting, dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa,” jelas Prabowo.
Salah satu kebutuhan mendesak yang ingin dipenuhi dari penghematan anggaran ini adalah perbaikan sekolah. Saat ini, terdapat 330.000 sekolah di Indonesia, dan banyak di antaranya dalam kondisi rusak. Anggaran pemerintah baru cukup untuk memperbaiki sekitar 20.000 sekolah, sehingga sisa anggaran diupayakan dari pemangkasan pos lain, termasuk perjalanan dinas luar negeri.
“Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas ke luar negeri dikurangi,” pungkas Prabowo.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap penghematan anggaran dapat dialokasikan secara efektif untuk sektor-sektor yang lebih mendesak, salah satunya pendidikan.