Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) 2025 belum bisa dimulai. Pasalnya, anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut masih diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menurut Dody, tanpa anggaran yang dibebaskan, Kementerian PU tidak bisa melakukan eksekusi megaproyek tersebut. "Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," ungkapnya secara bercanda setelah menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
Anggaran pembangunan IKN tidak hanya dialokasikan melalui Kementerian PU, namun sebagian besar juga diserahkan kepada Otorita IKN yang bertanggung jawab lebih besar untuk menggarap infrastruktur yudikatif dan legislatif. Meski begitu, Kementerian PU masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kontrak pembangunan yang sudah berjalan dan mengerjakan sarana pendukung lainnya, seperti jalan akses.
Di sisi lain, anggaran Kementerian PU tahun 2025 juga mengalami pemangkasan sebesar 80%. Pemotongan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja. Akibat pemangkasan tersebut, anggaran yang semula Rp 110,95 triliun berkurang menjadi Rp 29,57 triliun.
Meski demikian, Dody menegaskan bahwa dirinya tidak merasa tertekan. Ia tetap berupaya memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menjalankan tugas-tugas Kementerian PU. "Biasa aja (tidak pusing atau tertekan akibat anggaran dipotong). Agak saja ini, kemarin-kemarin kita gemuk. Sekarang kita disuruh langsing. Ya sudah, kita langsingin diri," ujar Dody dengan nada optimis.
Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya akan berusaha meminta tambahan anggaran atau membuka kembali anggaran yang saat ini masih diblokir. Setelah itu, penyesuaian akan dilakukan agar proyek-proyek bisa terus berjalan dengan baik.
Sebagai catatan, Kementerian PU sebelumnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 40,29 triliun untuk mendukung pembangunan IKN pada tahun 2024. Sementara itu, rencana anggaran awal untuk proyek ini hanya sekitar Rp 4,13 triliun, yang kemudian mendapat tambahan sebesar Rp 9,11 triliun.
Pada akhir 2024, Kementerian PU juga sempat meminta tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun untuk pembangunan IKN hingga jalan akses di tahun 2025, dengan alokasi Rp 14,87 triliun untuk proyek IKN.