Dalam wawancara dengan Channel 14 Israel, Netanyahu menyatakan, "Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi, mereka memiliki banyak tanah di sana." Pernyataan ini memicu gelombang protes, terutama dari Arab Saudi, yang menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka sendiri dan bukan sebagai imigran yang bisa diusir kapan pun oleh Israel.
Reaksi keras juga datang dari negara-negara Arab lainnya seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Sudan, dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Mereka mengecam pernyataan Netanyahu sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan ancaman bagi keamanan kawasan. Menteri Luar Negeri Mesir menyebut pernyataan tersebut "tidak bertanggung jawab" dan "mengancam keamanan serta kedaulatan Arab Saudi."
"Penolakan Keras dari Palestina"
Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk usulan tersebut dan menyebutnya sebagai rencana "rasis dan anti-perdamaian." Menurut pernyataan resmi, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Arab Saudi dan bertentangan dengan solusi dua negara yang diakui secara internasional.
Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Hussein Al-Sheikh, mengutuk pernyataan Netanyahu sebagai "pelanggaran hukum internasional" dan menegaskan kembali bahwa "negara Palestina hanya akan berdiri di atas tanah Palestina."
Tolak Usul Normalisasi
Usulan ini muncul di tengah pembicaraan normalisasi antara Arab Saudi dan Israel, yang sebelumnya disebut-sebut akan segera terwujud. Namun, Saudi secara konsisten menegaskan bahwa hanya solusi yang jelas menuju pembentukan negara Palestina yang akan membuka jalan bagi hubungan formal dengan Israel.
"Pernyataan Netanyahu ini berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Ini menunjukkan ketidakhormatan Israel terhadap hukum internasional dan perjanjian PBB," ujar Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Negara Teluk Arab (GCC), Jasem Mohamed Albudaiwi.
Kecaman juga datang dari Menteri Luar Negeri UEA, Khalifa bin Shaheen Al-Marar, yang menegaskan kembali penolakan terhadap pelanggaran hak-hak rakyat Palestina. "Tidak akan ada stabilitas di kawasan ini tanpa solusi dua negara," katanya dengan tegas.
Usulan Netanyahu yang kontroversial ini tidak hanya memicu ketegangan di kawasan, tetapi juga memperlihatkan betapa kompleks dan sensitifnya konflik Israel-Palestina. Dukungan penuh negara-negara Arab terhadap hak-hak Palestina menunjukkan bahwa perdamaian di Timur Tengah masih jauh dari kenyataan tanpa penyelesaian yang adil dan menghormati kedaulatan Palestina.