Dalam pertemuan di Gedung Putih pada Selasa (12/11), Prabowo juga membahas isu Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia membuka pintu kerja sama dengan semua negara, tanpa terkecuali.
"Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerja sama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita," kata Prabowo di Amerika Serikat, Kamis (14/1).
Prabowo menyatakan dirinya selalu mencari peluang untuk kolaborasi, karena percaya bahwa kerja sama lebih bermanfaat daripada konfrontasi dalam menyelesaikan masalah internasional.
Dia juga menegaskan bahwa kolaborasi antarnegara tidak akan tercipta dengan sendirinya. Oleh karena itu, Indonesia terus mengupayakan hubungan yang baik dengan semua pihak.
"Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak," ujar Prabowo.
Pernyataan Prabowo ini muncul setelah mendapat kritik dari pengamat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), meskipun ia tidak secara spesifik menyebut negara mana pun dalam pidatonya.
Poin ke-9 dalam pernyataan bersama Prabowo dan Xi Jinping menegaskan kesepakatan Indonesia dan China untuk memperkuat dan memperluas kerja sama maritim. Namun, yang menimbulkan pertanyaan publik adalah paragraf kedua dari poin 9, yang menyatakan bahwa kedua negara "mencapai kesepahaman penting mengenai pengembangan bersama di wilayah yang memiliki klaim tumpang tindih."
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengkritik kesepakatan tersebut karena dianggap terkait langsung dengan sengketa di Laut China Selatan. Wilayah tersebut kerap menjadi pusat konflik karena China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, yang juga tumpang tindih dengan wilayah beberapa negara ASEAN.
Selama ini, Indonesia menegaskan bahwa mereka tidak memiliki sengketa teritorial dengan China di Laut China Selatan. Namun, kehadiran kapal-kapal China yang semakin sering menerobos perairan Indonesia, terutama di Natuna, memaksa Indonesia untuk menegaskan kedaulatannya di perairan yang bersinggungan langsung dengan Laut China Selatan tersebut.
Hikmahanto juga menyoroti poin ke-9 dalam kesepakatan antara Prabowo dan Xi Jinping. Ia mengkritik bahwa poin ini mengindikasikan adanya kesepahaman antara Indonesia dan China untuk mengembangkan bersama wilayah-wilayah yang memiliki klaim tumpang tindih.
Hikmahanto mempertanyakan posisi Indonesia terhadap klaim China mengenai Sembilan Garis Putus. Ia mengingatkan bahwa klaim tersebut dapat mengganggu kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
"Namun dengan adanya joint statement 9 November lalu berarti Indonesia telah mengakui klaim sepihak China atas Sepuluh Garis Putus," kata Hikmahanto.
Dia juga menekankan, "Karena dalam peta Indonesia dan dalam Undang-undang Wilayah Negara tidak dikenal Sembilan Garis Putus yang diklaim secara sepihak oleh China."