Oleh Mas Bento
Pemerhati Politik dan Pemerintahan
Kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 membawa kembali kekhawatiran terkait konflik Palestina-Israel. Pada masa kepemimpinannya yang lalu, Trump menunjukkan sikap sangat pro-Israel, mulai dari pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel hingga pemindahan Kedutaan Besar AS ke sana. Keputusan-keputusan ini memperburuk ketegangan, dan jelas membuat situasi Palestina semakin sulit.
Kini, dengan Trump kembali memimpin, pertanyaan besar muncul: Apakah kebijakannya akan tetap sama? Apakah dukungan kuatnya terhadap Israel akan terus mengabaikan hak-hak Palestina?
Tidak diragukan lagi, Trump selalu mendukung Israel secara terbuka. Dia memberi ruang bagi Israel untuk memperluas permukiman di Tepi Barat dan mengesahkan proyek-proyek yang merugikan Palestina. Ini mengubah peta kekuatan di kawasan tersebut, membuat Israel semakin dominan dan Palestina semakin terdesak. Normalisasi hubungan Israel dengan beberapa negara Arab melalui "Abraham Accords" adalah langkah yang dianggap melukai perjuangan Palestina karena dilakukan tanpa mempertimbangkan hak-hak mereka.
Dengan kembalinya Trump, kita mungkin akan melihat kebijakan serupa, di mana Israel bebas melanjutkan ekspansi permukiman. Ini bisa memperparah krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung di Gaza dan Tepi Barat, memicu kemiskinan dan kekerasan yang semakin mendalam. Palestina yang sudah lama berjuang kini menghadapi masa depan yang semakin suram.
Bukan hanya Palestina yang akan merasakan dampaknya. Kebijakan Trump berpotensi memicu reaksi keras dari negara-negara Muslim lainnya. Protes massal bisa kembali terjadi di seluruh dunia, sementara kelompok-kelompok perlawanan mungkin akan merespons dengan kekerasan. Ketidakstabilan regional bisa meluas, membawa dampak buruk bagi perdamaian global.
Di sisi lain, beberapa negara Arab besar telah menormalisasi hubungan dengan Israel. Jika tren ini terus berlanjut, Palestina bisa semakin terisolasi di panggung diplomatik internasional. Situasi ini menempatkan Palestina dalam posisi yang semakin sulit untuk memperjuangkan hak-haknya di bawah kepemimpinan Trump.
Bagi Palestina, masa depan di bawah pemerintahan Trump terlihat penuh tantangan. Dengan kebijakan yang sangat pro-Israel, ruang negosiasi untuk mendapatkan solusi dua negara semakin sempit. Harapan untuk mendapatkan keadilan semakin jauh, dan perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan semakin berat.
Namun, masih ada harapan kecil. Jika Trump dan timnya bisa dibujuk untuk memasukkan Palestina dalam agenda diplomasi internasional, ada peluang bagi Palestina untuk kembali ke meja perundingan. Meskipun sulit, komunitas internasional harus terus menekan AS untuk bersikap lebih adil dalam menyelesaikan konflik ini.
Kemenangan Trump membawa tantangan baru bagi konflik Palestina-Israel, namun peran komunitas internasional akan semakin penting. Negara-negara pendukung hak-hak Palestina, termasuk Indonesia, harus semakin gencar menyuarakan pentingnya solusi yang adil dan setara. Tanpa dorongan global, harapan Palestina untuk meraih kemerdekaan semakin pudar.
Meski Trump mungkin masih berusaha menjalankan kebijakan luar negeri yang pro-Israel, dunia saat ini lebih multipolar. Trump tak bisa bertindak sepihak tanpa menghadapi reaksi dari pemain-pemain global lainnya. Ini bisa menjadi kesempatan bagi Palestina untuk mencari dukungan lebih luas dan menjaga harapan mereka tetap hidup, meskipun tipis.
Namun, tantangan di depan semakin besar, dan masa depan Palestina terlihat semakin tidak pasti di bawah pemerintahan Trump yang baru.