Jika hukum diintervensi untuk kepentingan politik, ini dapat memiliki dampak serius dan merusak pada sistem keadilan, pemerintahan yang adil, dan demokrasi. Beberapa akibat yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut:
1. Penyalahgunaan Kekuasaan
Intervensi politik dalam hukum dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak politik yang berkuasa. Hukum seharusnya menjadi instrumen netral yang menjamin keadilan dan keamanan bagi semua warga negara. Namun, jika hukum dimanipulasi atau diubah demi kepentingan politik tertentu, kekuasaan tersebut dapat disalahgunakan untuk memperkuat posisi politik mereka atau membatasi hak-hak individu.
2. Ketidakadilan
Intervensi politik dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam sistem hukum. Hukum seharusnya diterapkan dengan adil dan setara bagi semua orang tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau afiliasi politik. Namun, jika hukum digunakan untuk kepentingan politik, itu dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil, penindasan terhadap kelompok-kelompok tertentu, atau ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum.
3. Lemahnya Sistem Peradilan
Intervensi politik dapat melemahkan sistem peradilan yang independen dan profesional. Pemerintah seharusnya tidak campur tangan dalam proses pengadilan atau mempengaruhi keputusan pengadilan. Namun, jika kepentingan politik mempengaruhi pemilihan hakim, penunjukan jaksa, atau intervensi dalam kasus hukum tertentu, hal ini dapat mengancam independensi dan integritas sistem peradilan.
4. Ketidakstabilan Politik
Intervensi politik dalam hukum dapat menyebabkan ketidakstabilan politik yang merugikan negara secara keseluruhan. Jika hukum tidak dihormati atau diabaikan demi kepentingan politik, hal ini dapat menghasilkan konflik politik, ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, dan kekacauan sosial. Negara yang mengalami intervensi politik dalam hukum cenderung mengalami ketidakstabilan politik yang merugikan pembangunan dan kemajuan.
5. Hilangnya Kepercayaan Publik
Intervensi politik dalam hukum dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan pemerintah secara keseluruhan. Ketika warga negara merasa bahwa hukum tidak berlaku secara adil atau hanya digunakan untuk kepentingan politik tertentu, mereka kehilangan kepercayaan pada sistem hukum dan otoritas pemerintah. Hal ini dapat menghasilkan ketidakstabilan sosial, ketegangan politik, dan mengancam keberlanjutan demokrasi.
6. Merugikan HAM
Intervensi politik dalam hukum dapat berdampak negatif pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Hukum seharusnya menjadi landasan untuk melindungi dan menjamin HAM setiap individu. Namun, jika hukum diintervensi untuk kepentingan politik, ini dapat mengabaikan perlindungan HAM yang seharusnya dijamin oleh konstitusi dan peraturan hukum.
Dalam situasi seperti itu, hak-hak dasar individu seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, hak atas keadilan yang adil, dan hak atas privasi dapat terancam. Intervensi politik dalam hukum dapat menghasilkan pembatasan yang tidak adil terhadap hak-hak tersebut, atau bahkan tindakan penindasan terhadap individu atau kelompok yang berseberangan dengan kepentingan politik yang dominan.
Lebih lanjut, intervensi politik yang melibatkan manipulasi hukum dapat membahayakan sistem perlindungan HAM yang ada. Kehadiran lembaga dan mekanisme yang independen untuk mengawasi dan melindungi HAM, seperti komisi hak asasi manusia atau ombudsman, dapat terancam. Pemerintah yang menggunakan intervensi politik untuk mengendalikan hukum cenderung mengurangi kemandirian dan efektivitas lembaga-lembaga semacam itu.
Selain itu, intervensi politik dalam hukum juga dapat menghasilkan diskriminasi sistematis terhadap kelompok-kelompok tertentu. Hal ini dapat terjadi jika hukum digunakan untuk membatasi atau menghalangi hak-hak kelompok minoritas, termasuk agama, suku, atau orientasi seksual tertentu. Dalam kasus seperti ini, intervensi politik dalam hukum tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam prinsip-prinsip inklusivitas, kesetaraan, dan keadilan sosial dalam masyarakat.
Untuk mengatasi akibat dari intervensi politik dalam hukum, sangat penting untuk memperkuat independensi sistem peradilan, memelihara prinsip pemisahan kekuasaan, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan keputusan hukum. Selain itu, penting bagi masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia untuk tetap berperan aktif dalam memantau dan melaporkan pelanggaran terhadap HAM yang terjadi akibat intervensi politik.
Dalam rangka menjaga keadilan, kebebasan, dan demokrasi, penting bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum yang adil, memperkuat sistem peradilan yang independen, dan menghormati dan melindungi HAM setiap warga negara. Hukum harus dianggap sebagai instrumen yang netral dan berfungsi untuk kepentingan bersama, bukan alat untuk kepentingan politik yang sempit.